BCO.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon berupaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dengan merencanakan penyediaan titik evakuasi di seluruh 43 kelurahan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memiliki akses lebih dekat terhadap lokasi aman ketika terjadi bencana.
Rencana tersebut menjadi salah satu usulan Pemkot Cilegon dalam proses peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Melalui perencanaan ini, kebutuhan lokasi evakuasi diharapkan dapat terakomodasi dalam penataan ruang kota, sehingga upaya mitigasi bencana tidak hanya berfokus pada penanganan saat kejadian, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dan wilayah.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon, Damanhuri mengatakan, berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB), saat ini terdapat empat titik evakuasi yang tersebar di Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Pulomerak, dan Grogol.
“Ada empat titik yaitu Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Pulomerak, dan Grogol,” ujar Damanhuri.
Namun, seiring dengan proses peninjauan RTRW, Pemkot Cilegon mengusulkan perluasan lokasi evakuasi hingga mencakup seluruh kelurahan. Dengan demikian, keberadaan tempat evakuasi tidak hanya terkonsentrasi di beberapa kecamatan, tetapi juga tersedia lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat.
“Nah karena sekarang ada perubahan RTRW, review kita masukkan. Kemarin sudah rapat yang pertama disampaikan bahwa nanti ke depan titik-titik evakuasi itu di 43 kelurahan, terutama di kelurahan itu sendiri,” ungkap Damanhuri.
Menurutnya, keberadaan titik evakuasi di setiap kelurahan penting untuk memudahkan masyarakat menemukan lokasi aman ketika terjadi bencana. Dengan ketersediaan lokasi yang lebih merata, proses penyelamatan dan mobilisasi warga diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Untuk mendukung rencana tersebut, BPBD Kota Cilegon telah mengirimkan surat kepada seluruh kelurahan agar masing-masing lurah melakukan identifikasi dan mengusulkan lokasi yang dinilai layak dijadikan tempat evakuasi.
“Dan kami sudah membuatkan surat supaya Pak Lurah nanti menunjuk kira-kira titik mana di setiap kelurahannya,” ujarnya.
Lokasi evakuasi yang diusulkan tidak harus berupa bangunan khusus. Sejumlah fasilitas yang dinilai aman, seperti sekolah maupun tempat lainnya, dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pengungsian sementara ketika terjadi bencana.
“Itu apakah misalnya nanti contoh di sekolahan atau di beberapa tempat yang memang dianggap itu aman untuk dilakukan evakuasi apabila terjadi bencana,” tuturnya.
Hasil identifikasi dari masing-masing kelurahan nantinya akan menjadi bahan masukan dalam proses peninjauan RTRW yang dilakukan bersama tim DPUPR Kota Cilegon.
“Kita sudah kirim surat dan nanti akan disampaikan ke tim review daripada RTRW yang dilakukan oleh DPUPR,” ujarnya.
Melalui rencana tersebut, Pemkot Cilegon berharap kebutuhan lokasi evakuasi dapat menjadi bagian dari perencanaan tata ruang kota. Pemerataan titik evakuasi hingga tingkat kelurahan juga diharapkan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat serta mendukung upaya perlindungan warga ketika menghadapi potensi bencana. (*)
