BCO.CO.ID – Wali Kota Cilegon Robinsar mengaku geram, terkait adanya oknum kader yang diduga minta uang untuk mengurus BPJS.
Menurutnya, ini mencoreng program Universal Health Coverage (UHC) yang seharusnya gratis bagi warga. “Kalau ada yang minta biaya saat ngurus BPJS, apalagi mengatasnamakan kader, langsung laporkan ke kami. Itu gratis! Kader pun digaji dari APBD,” tegas Robinsar, dalam rapat evaluasi rutin program BPJS, Rabu 21 Mei 2025.
Robinsar mengancam, akan memberikan sanksi tegas apabila terbukti ada oknum yang meminta biaya pengurusan BPJS Keseheatan. Ia menegaskan, tidak ada pungutan biaya apapun dalam pengurusan BPJS, khususnya bagi warga yang masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah. “Kalau terbukti, kami akan beri sanksi tegas. Ini menyangkut hak masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kota Cilegon sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk program UHC di tahun 2025, naik dari anggaran sebelumnya yang hanya Rp36 miliar. Program ini ditujukan untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat, terutama warga kurang mampu yang belum memiliki jaminan.
Robinsar juga mengingatkan bahwa warga yang berpindah dari BPJS Mandiri ke UHC tidak perlu membayar tunggakan. “Kalau ada yang suruh bayar dulu sebelum pindah ke UHC, itu menyalahi aturan. Tunggakan hilang ketika masuk UHC, tapi akan muncul lagi kalau balik ke Mandiri,” jelas Robinsar lagi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon Ratih Purnamasari menyampaikan, kini sudah ada beberapa puskesmas di Cilegon yang beroperasi 24 jam untuk mengurangi beban rumah sakit, terutama di IGD.“Kalau sakitnya tidak masuk kategori gawat darurat, rumah sakit tidak bisa klaim ke BPJS. Makanya, masyarakat disarankan ke puskesmas dulu,” ujar Ratih.
Saat ini tercatat sekitar 74 ribu warga Cilegon telah masuk program UHC. Jumlah itu terus bertambah seiring proses pendataan yang masih berjalan. []
