BCO.CO.ID – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo sebagai Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) menilai, Pemerintah Kota Cilegon seharusnya mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, pembangunan infrastruktur yang merata, serta kebijakan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Namun, berdasarkan temuan dan aspirasi masyarakat ternyata saat ini masih banyak sejumlah persoalan mendasar yang belum tertangani secara optimal, seperti kondisi infrastruktur yang belum merata dan lingkungan hidup yang tak sehat.Infrastruktur di Kota Cilegon memiliki peran vital yang melampaui batas wilayah kota, mengingat statusnya sebagai ‘Kota Baja’ dan gerbang utama penghubung Pulau Jawa dan Sumatera. Tentu prioritas pemerintah, seharusnya mengedapankan infrastruktur yang jelas bisa dirasakan langsung oleh masyaraka.
“Jalan rusak masih ditemukan di sejumlah titik, termasuk kawasan JLS. Ketileng, dan wilayah lainnya. Drainase yang minim perawatan dan lambat diperbaiki berpotensi memperparah risiko banjir, penerangan Jalan Umum (PJLJ) yang mati di beberapa titik menimbulkan kerawanan serta mengurangi rasa aman masyarakat. Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan keselamatan warga,” kata Ahmad Maki, Ketua IMC saat berunjuk rasa di Rumah Dinas Walikota Cilegon, Senin 23 Februari 2026.
Selain infrastruktur, lanjut Maki, polusi udara kota industri belum tertangani secara serius. Minimnya alat ukur kualitas udara serta lemahnya pengawasan menjadi ancaman bagi kesehatan publik. Kawasan Kumuh masih menjadi ironi di tengah geliat pembangunan industri, pengelolaan sampah dinilai belum maksimal dan membutuhkan sistem yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
“Kami tegaskan agar evaluasi kinerja ini tidak sekadar menjadi formalitas administratif, masih banyak persoalan seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan yang harus ditangani dengan serius oleh Pemerintah Kota Cilegon. Melihat belakangan lalu banyak sekali kasus KKN kami mahasiswa menghimbau agar walikota dan wakil walikota Cilegon untuk menjalankan komitmen anti korupsi dan tidak ada gaya jual beli jabatan, suap/gratifikasi apapun bentuknya,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Walikota Cilegon Robinsar bilang, yang disampaikan oleh mahasiswa sama dengan yang dipikirkan oleh Pemkot Cilegon terutama persoalan infrastruktur dan pengentasan banjir. “Jadi intinya, jalan rusak penanggulangan banjir itu menjadi prioritas, ” kata Robinsar. []
