BCO.CO.ID – Dinamika Kota Cilegon yang kompleks, dikelilingi lebih dari 300 perusahaan, mendapat sorotan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan. Ia mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk segera menyelesaikan masalah krusial terkait kesejahteraan, ketenagakerjaan, dan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan kebijakan yang terstruktur dan terintegrasi.
Menurut Rizki, kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, namun juga memiliki korelasi kuat dengan masalah ketenagakerjaan. DPRD Cilegon, melalui mitra komisi, telah berkali-kali menyoroti sistem ketenagakerjaan agar sustainable atau berkelanjutan, terutama dalam hal rekrutmen.
Menanggapi keluhan publik, Rizki Khairul Ichwan mengungkapkan, bahwa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) harus menjalankan sistem rekrutmen satu pintu. Namun, ia juga menekankan perlunya transparansi dan jaminan hukum dalam proses ini. “Kalau saya boleh menyarankan, tolong, ada proses pendampingan dari aparat penegak hukum. Supaya semuanya jelas, transparan, ada aspek secara kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah kota, tapi ada pendampingan dari aspek hukum. Untuk menjamin bahwa proses rekrutmen ketenagakerjaan itu bebas pungli,” tegas Rizki Khairul Ichwan, Kamis 2 Oktober 2025.
Pendampingan hukum ini dianggap vital untuk mengkonsolidasikan dan menyosialisasikan proses rekrutmen yang jujur kepada lurah, NGO, dan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) di Cilegon. Rizki menilai fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini yang masih bersifat seremonial.
Ia mendesak agar BLK di-upgrade secara kualitas dan pendistribusiannya, serta Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) yang berafiliasi wajib melahirkan sertifikasi-sertifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. “BLK hari ini jangan sifatnya hanya seremonial, melakukan pelatihan,” katanya.
Ia menyarankan Disnaker untuk melakukan survei independen guna mengetahui kebutuhan tenaga kerja di Cilegon secara spesifik, bukan hanya makro. Kunci dari perbaikan sistem ini, menurut Rizki, adalah integrasi total seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia menilai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) sebagai ‘core’ atau pintu masuk awal investasi. Oleh sebab itu, Rizki mendesak pemerintah untuk melahirkan regulasi (Policy) yang jelas bagi investor. “DPMTSP ini harus menjadi core dari seluruh OPD terkait. Jadi terintegrated. Baik dari pendidikan, baik dari dinas ketenagakerjaan, baik dari kesehatan,” jelasnya.
Terakhir, Rizki menyoroti masalah tanggung jawab perusahaan. Dengan lebih dari 300 perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR) seharusnya dimaksimalkan dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “Harus ada power to act, kekuatan untuk melakukan dari pemerintah kota kepada industri. Jangan yang sifatnya hanya simbolik,” tutup Rizki.
Ia mencontohkan, jika industri memiliki program beasiswa, harus diintegrasikan dengan Dinas Pendidikan, sehingga jelas mana yang ditanggung APBD dan mana yang dicover industri. Hal ini juga berlaku untuk program upgrading SDM di BLK/Disnaker. []
