BCO.CO.ID – DPRD Kota Cilegon bersama pemerintah daerah dan kepolisian menyepakati penyusunan timeline penanganan berbagai persoalan di Jalan Lingkar Selatan (JLS). Kesepakatan tersebut dicapai pasca rapat hearing yang dilaksanakan di ruang Rapat DPRD, Kamis, 12 November 2026.
Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ikhwan, mengatakan penanganan JLS tidak cukup hanya mengandalkan pembatasan jam operasional sebagaimana diatur dalam Pergub 567. Diperlukan langkah teknis dan koordinasi lintas instansi agar aktivitas angkutan tambang tidak mengganggu mobilitas masyarakat.
Menurutnya, sejumlah skema yang diusulkan meliputi penyediaan buffer zone atau kantong parkir, pengaturan arus kendaraan sejak dari lokasi tambang, hingga pengawasan terpadu. “Kita membuat timeline untuk menindaklanjuti, melakukan monitoring, dan juga sistem pengawasan terpadu antara tiga kelembagaan, yakni pemerintah daerah, DPRD, dan kepolisian,” kata Rizki.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah truk yang berhenti di bahu jalan saat menunggu pembukaan jam operasional. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Rizki menambahkan, penataan JLS membutuhkan koordinasi lintas wilayah karena sebagian aktivitas tambang yang menggunakan akses jalan tersebut berasal dari Kabupaten Serang.
Hasil rapat hearing akan disampaikan kepada Wali Kota Cilegon untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Serang. Pemprov Banten diharapkan menertibkan aktivitas pertambangan, sedangkan Pemkab Serang didorong memastikan pengelola tambang menerapkan standar operasional kendaraan angkutan.
“JLS itu akses ekonomi Kota Cilegon. Bukan hanya tambang, tetapi juga akses industri dan masyarakat. Kita ingin aktivitas ekonomi tetap berjalan, tetapi keselamatan masyarakat juga terjamin,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Heri Suheri, mengatakan penyediaan kantong parkir masih menjadi pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti. Berdasarkan kajian internal Dishub, terdapat tiga titik potensial, yakni di ujung JLS, bagian tengah, dan kawasan mendekati Kampung Larangan.
“Kalau ada yang memiliki lahan atau area di sekitar JLS untuk dijadikan kantong parkir, pemerintah kota akan membantu perizinan dan pengurusannya,” kata Heri.
Selain kantong parkir, Dishub bersama Dinas Pekerjaan Umum akan menindaklanjuti pemasangan pembatas kecepatan di sejumlah titik JLS. Sementara itu, Satlantas Polres Cilegon telah melakukan penindakan berupa penilangan terhadap truk yang parkir di pinggir jalan.
