BCO.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) memastikan perbaikan gedung SD Negeri (SDN) Serang Ilir yang berlokasi di Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, akan direalisasikan pada tahun anggaran 2027 mendatang.
Rencana rehabilitasi ini diambil sebagai langkah responsif menyusul kondisi fisik beberapa ruang kelas di sekolah tersebut yang mengalami kerusakan dan mendesak untuk segera diperbaiki demi keamanan serta kenyamanan kegiatan belajar mengajar (KBM).
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Dindikbud Kota Cilegon, Suhanda menjelaskan, pengerjaan fisik nantinya akan difokuskan pada rehabilitasi ruang kelas yang berada di lantai bawah. “Untuk pembangunan di SDN Serang Ilir pekerjaannya fokus pada rehabilitasi ruang kelas, khususnya kelas bagian bawah. InsyaAllah akan dilaksanakan pada tahun 2027,” ujar Suhanda, Jumat 13 November 2026.
Suhanda memaparkan, pihaknya tengah menyiapkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 untuk mendukung proyek tersebut. Besaran anggaran akan disesuaikan secara proporsional berdasarkan hasil penghitungan tingkat kerusakan konstruksi di lapangan.
Secara estimasi, biaya rehabilitasi untuk satu unit ruang kelas diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp200 juta hingga Rp250 juta. “InsyaAllah anggarannya juga akan kami siapkan dari APBD. Tergantung tingkat kerusakannya, kisarannya sekitar Rp200 sampai Rp250 juta untuk satu ruang kelas. Kebutuhan mendesaknya memang untuk rehab ruang kelas agar proses belajar siswa maksimal,” terangnya.
Sebelum menggarap ruang kelas pada 2027, Suhanda menyebutkan bahwa Pemkot Cilegon sebenarnya telah memulai pembenahan fasilitas sanitasi di sekolah tersebut secara bertahap pada tahun berjalan ini. “Tahun ini sebetulnya di SDN Serang Ilir sudah kita bangunkan juga fasilitas toiletnya,” imbuh Suhanda.
Di sisi lain, menanggapi keluhan terkait sempitnya area halaman sekolah yang dinilai kurang memadai untuk pelaksanaan upacara bendera maupun aktivitas luar ruang siswa, Dindikbud mengakui belum memiliki rencana untuk melakukan perluasan lahan.
Menurut Suhanda, kondisi keterbatasan lahan di sekitar lokasi sekolah menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah memilih untuk memprioritaskan optimalisasi bangunan ruang belajar yang ada terlebih dahulu. “Untuk sementara ini kita fokus pada penyiapan dan perbaikan ruang belajarnya dulu, karena memang terkendala keterbatasan lahan,” pungkasnya.[]
