BCO.CO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mengapresiasi capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Cilegon yang mencapai 37,51 persen hingga 5 November 2026. Angka tersebut telah melampaui target nasional dan menempatkan Cilegon pada posisi teratas di Provinsi Banten.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menyampaikan apresiasi sekaligus pengarahan kepada Pemerintah Kota Cilegon agar peningkatan digitalisasi administrasi kependudukan tidak hanya berorientasi pada angka aktivasi, tetapi juga memperhatikan keamanan sistem dan perlindungan data pribadi masyarakat.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkot Cilegon atas capaian aktivasi IKD yang melampaui target nasional ini. Terobosan layanan malam hari dan keberpihakan pada kelompok rentan menunjukkan komitmen nyata hadirnya negara,” ungkap Teguh.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan infrastruktur digital dan perlindungan data pribadi, serta memastikan seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, tetap mendapatkan hak atas dokumen kependudukan.
“Namun, jangan berpuas diri pada persentase. Pastikan infrastruktur digital tetap aman, perlindungan data pribadi terjaga, dan pastikan tidak ada satu pun warga rentan yang tertinggal dalam mendapatkan hak kependudukannya,” tegasnya.
Berdasarkan data hingga 5 November 2026, aktivasi IKD di Kota Cilegon telah mencapai 37,51 persen terhadap NIK yang telah teregistrasi nomor handphone dari jumlah wajib KTP. Capaian ini meningkat cukup tajam dibandingkan Agustus 2026 yang masih berada di angka 9 persen.
Peningkatan tersebut dilakukan melalui strategi percepatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cilegon dengan melibatkan petugas operator di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Kepala Disdukcapil Kota Cilegon, Hayati Nufus, menyebut sinergi lintas wilayah menjadi salah satu faktor dalam mendorong peningkatan aktivasi IKD.
Salah satu langkah yang ditempuh yakni membuka pelayanan aktivasi di luar jam kerja. Petugas kelurahan dan operator memberikan layanan hingga pukul 22.00 WIB untuk menjangkau warga yang memiliki keterbatasan waktu pada siang hari.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap wilayah yang berhasil mendorong aktivasi, Disdukcapil juga memberikan piagam penghargaan kepada kecamatan dan kelurahan dengan capaian tertinggi. Kecamatan Citangkil, Cibeber, dan Pulomerak menjadi penerima penghargaan di tingkat kecamatan. Sementara di tingkat kelurahan diraih Lebakgede, Cibeber, dan Lebak Denok.
Selain percepatan IKD, Pemkot Cilegon juga memperkuat pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat rentan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama sinergitas pelayanan administrasi kependudukan antara Disdukcapil dan Dinas Sosial Kota Cilegon.
Kerja sama tersebut menyasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, hingga gelandangan agar mereka tetap memperoleh akses terhadap dokumen kependudukan.
Wali Kota Cilegon Robinsar menegaskan bahwa dokumen kependudukan merupakan hak dasar setiap warga. Kepemilikan KTP elektronik, kartu keluarga, maupun akta kelahiran menjadi salah satu syarat penting untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk layanan kesehatan dan bantuan sosial.
Menurutnya, integrasi data administrasi kependudukan dengan data sosial juga diperlukan untuk mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan.
Melalui percepatan aktivasi IKD dan penguatan pelayanan inklusif tersebut, Pemkot Cilegon terus mendorong transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah diakses masyarakat, sejalan dengan arah digitalisasi pelayanan publik yang dikembangkan pemerintah pusat.
