BCO.CO.ID – Pemerintah Kota Cilegon diminta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari potensi daerah. Selain itu, tata kelola juga diminta untuk ditingkatkan untuk menambah PAD pada berbagai sektor seperti pajak daerah dan retribusi.
Hal itu diungkapkan anggota DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar, usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Cilegon dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD tentang LKPJ Wali Kota Cilegon tahun 2023, Selasa 30 April 2024.
Menurutnya, selama ini capaian PAD Kota Cilegon berkisar di angka Rp700-Rp750 miliar per tahun sehingga perlu ditingkatkan untuk melayani masyarakat Cilegon secara maksimal. “Selama ini capaiannya antara 700 sampai 750 miliar per tahun, sementara kita berharap itu ada peningkatan,” kata Abdul Ghoffar.
Dia menjelaskan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah selama ini tak terlihat efektivitasnya. Sehingga, tidak teranalisa capaian PAD-nya. Ia menilai, Cilegon yang dinobatkan sebagai kota lengkap secara digital terkait pertanahan juga seharusnya bisa meningkatkan PAD. “Kalau sudah (lengkap-Red) berartikan data PBB itu betul-betul sudah bisa dianalisa, tanpa harus diprediksi nilainya berapa,” terangnya.
Dikatakan juga, Pemkot Cilegon berencana menaikkan tarif PBB. Padahal seharusnya, lanjut Ghoffar, kenaikkan tarif harus sesuai zonasi. Seperti yang dimanfaatkan untuk industri. “Industri dulu, industrikan menghasilkan nilai ekonomi,” ujarnya.
Di sisi lain, Abdul Ghoffar menyebut, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Cilegon masih stagnan alias tidak memberikan dividen lebih untuk Cilegon. Padahal, sejumlah BUMD telah diberikan penyertaan modal untuk menjalankan usahanya.
“Kalau memang kemudian dari tahun ke tahun dividennya diserahkan ke pemda stagnan, berarti enggak ada perkembangan kemajuan dari bisnisnya,” kata Abdul Ghoffar lagi.
Dia bilang, BUMD seperti PDAM dan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri masih belum ada peningkatan. Ini juga menjadi catatan khusus DPRD Kota Cilegon. “Saya si merasa ini belum ada peningkatan, sementara bisnis itu berjalan. “Kalau misalnya ada cakupan yang lebih besar lagi berarti kan harusnya nambah nilai profitnya. (yang menjadi catatan-Red) PDAM dan PCM,” pungkasnya. []
